Diwartakan pada Rabu, 13 Agustus 2014

JAKARTA - Pemerintah tidak melarang agama Baha'i berkembang di Tanah Air. Kendati demikian, pemerintah tidak bisa mencantumkan agama Baha'i di kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP).

 Diwartakan pada 13 Agustus 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah membolehkan agama Baha'i untuk hidup di tanah air. Termasuk dikembangkan.

Jumat, 08 Agustus 2014, 09:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia yang merupakan lembaga tertinggi masyarakat Baha'i di Indonesia, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Karena, Baha'i telah diakui sebagai agama yang dilindungi oleh konstitusi.