Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia, Sheila Soraya mengatakan penetapan Baha'i sebagai agama yang diakui di Indonesia sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: MA/276/2014 perihal Penjelasan Mengenai Keberadaan Baha'i di Indonesia yang ditandatangi Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin pada 24 Juli 2014. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Baha'i adalah agama yang berdiri sendiri dan bukan sebuah sekte atau aliran dari agama lain. Untuk itu Baha'i berhak atas memperoleh perlindungan hak secara konstitusi. Dengan kata lain pemeluk agama Baha’i akan mendapatkan hak sipil, hak pendidikan, dan hak–hak legal lainnya, sama seperti pemeluk agama lainnya yang diakui di Indonesia.

Jakarta (30 Oktober 2014). Didampingi oleh para pejabat eselon II, Kabalitbangdiklat Abd. Rahman Mas’ud laporkan realisasi anggaran dan capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2014 kepada Menteri Agama RI.

Laporan disampaikan saat rapat pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menag, Lukman Hakim Saifuddin diselenggarakan di Ruang Rapat Menteri Agama, Gedung Kementerian Agama, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu 29 Oktober 2014.

Pernyataan Sikap

"Mendukung Langkah Kementrian Agama Menegakkan Keadilan Beragama"
Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)


Berdasarkan beberapa pemberitaan di media massa, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin telah membuat langkah-langkah konkret yang menunjukkan sikap keadilan dalam pembangunan bidang agama di Indonesia. Antara lain, menyatakan bahwa agama Baha'i adalah salah satu agama yang dilindungi konstitusi dan berhak mendapatkan pelayanan kependudukan. Kemudian, beliau melakukan dialog-agama dengan para pemuka berbagai agama yang tumbuh di negeri ini; dan melakukan pendataan terhadap kepercayaan-kepercayaan lokal di seluruh Indonesia.