Baha'i adalah agama yang berdiri sendiri dan bukan aliran atau sekte dari agama apa pun. Agama ini telah dianut di 191 negara dan memiliki perwakilan formal non-pemerintahan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di Indonesia, agama ini pertama kali masuk sekitar tahun 1885 dan kini tersebar di 28 provinsi.

TEMPO.CO, Banyuwangi - Pengamat Baha'i Indonesia dan Asia Tenggara, Amanah Nurish, mengatakan pemerintah tak cukup hanya mengeluarkan kebijakan mengkosongkan kolom agama pada kartu tanda penduduk.

Yang lebih penting dari itu, kata dia, adalah pemerintah harus mengayomi kelompok minoritas, termasuk pemeluk agama Baha'i. "Ini bukan persoalan identitas keagamaan, tetapi persoalan mayoritas-minoritas yang menjadi pemicu polemik berkepanjangan," kata Amanah Nurish dalam pesannya kepada Tempo, Selasa, 11 November 2014.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pengosongan kolom agama pada kartu tanda penduduk (KTP) memicu perdebatan publik. Nama agama Baha'i pun kembali muncul karena agama ini belum termasuk enam negara yang telah diakui oleh negara.

Sebelumnya, pada Juli lalu, Menteri Agama Lukman Hakim menyatakan Baha'i sebagai agama yang baru diakui. Lukman juga mengatakan bahwa Baha'i bukanlah aliran dari satu agama tertentu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Kenyataan yang tidak mengenakan masih harus diterima para penganut ajaran agama Baha'i di Indonesia.

Meskipun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah menjelaskan eksistensi Baha'i kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mereka belum bisa mencantumkan Baha'i di kolom agama kartu tanda penduduk (KTP) mereka.

"Yang di kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya biasanya ditulis tanda strip. Tapi masih banyak yang dipaksa memilih satu dari enam agama yang diakui," ujar Sheila Soraya, anggota Majelis Rohani Nasional di Jakarta, Selasa (11/11).

Subcategories