"Satu agenda HAM kami (Amnesty International) tentang kebebasan agama dan kami mendukung toleransi di Indonesia termasuk minoritas," ujar Rupper saat konferensi pers tentang "Penodaan Agama dan Masukan Agenda HAM Bagi Pemerintah Baru Jokowi-JK" di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Jubir Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, Sheila Soraya, menunjukkan salinan UU PNPS tahun 1965 dalam seminar Kementerian Agama, Sabtu (20/9) siang. (Foto: Rio Tuasikal)KBR -Para pemeluk agama Baha’i diperlakukan beda oleh negara. Tak bisa mengurus KTP, Akta Nikah, sampai urus Akta Kelahiran Anak. Masalah itu terungkap dalam sebuah diskusi yang diadakan Kementerian Agama September lalu. Tak mau diskriminasi terus berlangsung, Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia mulai mendekati pemerintah. Niatnya agar para pemeluk ajaran ini bisa mendapat pelayanan publik sama seperti warga lainnya.

KBR -Keberadaan penganut agama Baha’i kini jadi sorotan. Terlebih setelah Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menyebut agama itu pada beberapa kesempatan. Berita soal ajaran Baha’i juga tampil disejumlah media massa nasional. Beruntung? Tidak, karena pemberitaan tak pernah bebas dari kesalahpahaman. Tudingan kafir dan sesat masih mewarnai pemberitaan soal Baha’i. Jurnalis KBR Rio Tuasikal belum lama bertemu dengan Rina, seorang penganut agama Baha’i di Tangerang, Banten.

Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbolehkan pengosongan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) memunculkan pro-kontra di masyarakat. Penentangan sempat meluas ketika muncul informasi di masyarakat bahwa kebijakan itu juga akan menghapus kolom agama KTP.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, kebijakan yang disiapkannya hanyalah pengosongan kolom agama di KTP. ’’Itu pun hanya untuk warga yang menganut keyakinan di luar enam agama resmi,’’ ujarnya saat menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) di KPK (10/11).

Subcategories