User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Telah beredar copy surat penjelasan mengenai keberadaan Agama Baha'i di Indonesia.

Cahaya, Tangerang - Surat dari menteri Agama RI dengan nomor MA/276/2014, tertera Jakarta, 27 Juli 2014 ini ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Sebagai jawaban atas surat nomor 450/1581/SJ yang menanyakan perihal Agama Baha'i di Indonesia.

Seperti yang ramai diberitakan di berbagai media akhir-akhir ini, bukan tanpa sebab Menteri Agama RI dalam akun twitternya menjelaskan keberadaan Agama Baha'i di  Indonesia. Rupanya isinya merujuk pada surat yang dibuat sebagai jawaban dari pertanyaan Menteri Dalam Negeri RI tersebut.

Keberanian Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahawa Baha'i merupakan Agama tersendiri, dan bukan merupakan sekte dari Agama tertentu menuai reaksi beragam di masyarakat. Beberapa pihak memberikan apresiasi atas tindakan ini, dan ada pula yang menentang keras pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin itu.

Bahkan ada kelompok yang memaksakan Agama Baha'i merupakan aliran dari Agamanya. Ini menarik, dan dapat dijadikan topik pembicaraan di lain waktu.

Kembali pada balasan surat yang disampaikan Menteri Agama RI kepada Mendagri ( Menteri Dalam Negeri) Gamawan Fauzi, ternyata Mendagri punya pendapat lain. Gamawan Fauzi di beberapa media menyatakan bahwa Agama Baha'i adalah aliran kepercayaan yang boleh berkembang di Indonesia.

Ini sangat berbeda dengan jawaban Menag Lukman Hakim Saifuddin yang menegaskan Baha'i adalah Agama independen yang dilindungi konstitusi, yang dapat disandingkan dengan 6 Agama yang telah ada di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu)  dan diakui keberadaannya di berbagai negara di dunia.

Anehnya lagi Mendagri Gamawan Fauzi menyarankan para penganut Agama Baha'i agar menginduk pada salah satu Agama yang ada di Indonesia jika ingin mencantumkannya di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pernyataan Mendagri yang terkesan tidak se-berani Menag Lukman Hakim Saifuddin ini tentu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Jika hal itu dilakukan - mengaku Agama lain di dalam KTP - ini kan sama saja Mendagri mengajari masyarakat untuk memalsukan identitas di KTP. Dapat juga berimbas pada penistaan/penodaan Agama, bila ada orang lain yang tidak terima. Orang juga akan mengatakan penganut Baha'i menyusup ke Agama lain. Lalu bagaimana pemerintah dapat melakukan tugasnya sebagai fasilitator dan perlindungan jika tidak mengetahui jumlah penganut Baha'i dengan pasti.

Sebenarnya persoalan tersebut akan selesai jika Mendagri menerima dan mengamini jawaban surat dari Menag yang jelas menyatakan pendapatnya tersebut berdasar dari Litbang Departemen Agama RI. Tentunya Litbang telah melakukan tindakannya tidak asal-asalan, melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Salah satunya adalah survey langsung ke masyarakat yang beragama Baha'i di Indonesia, sehingga ditemukan jumlah penganut yang seperti disebut dalam surat Menteri Agama RI. Walaupun sebenarnya jumlah yang disebutkan itu tidak sama dengan realitas di masyarakat yang jauh lebih besar. Beberapa media menyebutkan sekitar 23 ribu penganut Baha'i di Indonesia.

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (dok-menag.jpg)Penjelasan mengenai Agama Bahai dari Menteri Lukman Hakim SPenjelasan mengenai Agama Bahai dari Kementrian Agama RI ke pada Kementrian Dalam Negeri RI154 kB597